TROPEDO.ID — Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, SE, MM, menekankan pentingnya percepatan proses verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangka Selatan.

Namun, percepatan tersebut diminta tetap mengedepankan ketelitian, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Wabup Debby saat membuka Rapat Koordinasi Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (14/8/2026), di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi/Koordinator Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi, Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, lurah, serta pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam arahannya, Debby mengatakan rapat koordinasi tersebut memiliki arti strategis dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bangka Selatan.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan gedung atau penyediaan fasilitas koperasi. Lebih dari itu, KDKMP merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat mulai dari tingkat desa dan kelurahan.

“Program ini bukan semata-mata membangun gedung atau menyediakan fasilitas koperasi, tetapi merupakan bagian dari upaya kita membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan,” ujar Debby.

Karena itu, Debby meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap percepatan pelaksanaan program. Meski demikian, ia mengingatkan agar kecepatan dalam proses pembangunan tidak mengorbankan ketelitian.

Setiap lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan, kata dia, harus dipastikan benar-benar siap. Hal tersebut mencakup status dan ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, aksesibilitas, perizinan, kondisi lingkungan, hingga aspek teknis lainnya.

“Percepatan bukan berarti kita mengabaikan ketelitian. Kita harus memastikan setiap lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan telah benar-benar siap,” tegasnya.

Debby mengingatkan, persoalan yang muncul setelah pembangunan dimulai semestinya dapat dicegah melalui proses verifikasi dan validasi yang matang sejak awal.

Untuk itu, perangkat daerah yang terlibat diminta bekerja secara terkoordinasi, objektif, transparan, dan solutif. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan juga diharapkan tidak berhenti sebatas menjadi catatan, tetapi segera dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Permasalahan lahan, misalnya, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau kelurahan dan pihak terkait. Sementara persoalan tata ruang harus diselesaikan bersama perangkat daerah teknis. Begitu pula dengan perizinan dan aspek teknis pembangunan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
KDKMP Harus Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah
Debby juga menyoroti kondisi geografis Bangka Selatan yang memiliki karakteristik wilayah beragam.

Menurutnya, pembangunan KDKMP tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pola yang sama untuk seluruh desa dan kelurahan.
Desa di wilayah daratan memiliki tantangan berbeda dengan kawasan pesisir dan kepulauan. Selain itu, potensi ekonomi masing-masing wilayah juga beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, UMKM, pariwisata, hingga sektor ekonomi lainnya.

Karena itu, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengonsolidasikan berbagai potensi tersebut.

Pembangunan gerai dan pergudangan juga diminta benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

“Kita tidak ingin membangun gedung yang bagus tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang kuat di dalamnya,” ujar Debby.

Ia berharap bangunan KDKMP nantinya tidak hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi benar-benar digunakan sebagai pusat pelayanan koperasi, tempat penyimpanan dan distribusi barang, serta bagian dari rantai ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Pengurus Diminta Siapkan Rencana Usaha Selain pembangunan fisik, Debby meminta para pengurus KDKMP mulai mempersiapkan kelembagaan dan rencana usaha koperasi sejak sekarang.
Menurutnya, pengurus tidak boleh hanya menunggu pembangunan gedung selesai. Berbagai aspek usaha harus mulai dipikirkan, termasuk unit usaha yang akan dijalankan, sasaran konsumen, rantai pasok, pengelolaan keuangan, sistem administrasi, hingga manfaat koperasi bagi anggota dan masyarakat.

“Mulai dari sekarang harus berpikir bagaimana koperasi ini akan menjalankan usahanya, apa unit usahanya, siapa konsumennya, bagaimana rantai pasoknya, bagaimana pengelolaan keuangannya, dan bagaimana sistem administrasinya,” jelasnya.

Debby juga menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh tahapan pelaksanaan program.

Proses verifikasi dan validasi harus berdasarkan data serta kondisi yang sebenarnya. Ia mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi data, proses yang hanya bersifat formalitas, maupun pengambilan keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita ingin program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bangka Selatan,” tegasnya.

Ia berharap KDKMP nantinya mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat di Bangka Selatan.

Pembangunan fisik yang dilakukan diharapkan tidak berhenti sebagai bangunan semata, melainkan dapat dimanfaatkan sesuai fungsi, menggerakkan potensi ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Semoga KDMP bisa membawa dampak nyata bagi perekonomian Bangka Selatan. Semoga gedung ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” harap Debby.

Melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan secara cepat, teliti, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP dapat berjalan sesuai ketentuan.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dalam jangka panjang.(Ril)