TROPEDO.ID — Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, S.H., menegaskan komitmennya mengawal penyaluran pupuk bersubsidi sekaligus memperjuangkan aspirasi para petani di Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Komitmen tersebut disampaikan Melati saat menggelar reses dan menghadiri Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bersama para petani di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Melati, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan juga momentum untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, dan berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan.

“Ini menjadi wadah silaturahmi dengan para petani, khususnya di Desa Rias. Kita ingin mendengarkan aspirasi, curahan hati, atau isu-isu yang ada di lapangan terkait kendala yang mereka hadapi selama menjadi petani,” ujar Melati.

Ia menjelaskan, penyerapan aspirasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan dan program pemerintah di sektor pertanian.

Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Salah satu perhatian utama dalam kegiatan tersebut adalah ketersediaan pupuk bersubsidi. Melati berdialog langsung dengan petani untuk memastikan apakah kebutuhan pupuk mereka selama ini telah terpenuhi.

“Alhamdulillah, jawabannya terpenuhi. Ada beberapa jenis pupuk yang mereka butuhkan, tetapi secara regulasi memang tidak diturunkan lagi,” katanya.

Melati mengungkapkan, kebutuhan pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai sekitar 21 ribu ton, dengan realisasi penyaluran yang telah mencapai 70–75 persen. Ia memastikan akan terus mengawal agar alokasi pupuk yang diajukan daerah benar-benar direalisasikan.

“Saya di parlemen pusat untuk mengawal, benar tidak kebutuhan yang diajukan Bangka Belitung ini benar-benar diberikan oleh PT Pupuk Indonesia,” tegasnya.

Cetak Sawah dan Kemandirian Pangan

Selain soal pupuk, Melati juga menyoroti rencana pencetakan sawah yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, khususnya ketersediaan air dan sumber irigasi.

“Mendorong cetak sawah itu tidak mudah. Kita harus melihat kondisi lapangan, ketersediaan air, dan sumber airnya di mana. Jadi ini sebenarnya persoalan yang komprehensif,” jelasnya.

Ia menilai Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan harus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini menjadi semakin penting seiring berjalannya program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, yang membutuhkan dukungan produksi pangan daerah.

“Yang pasti, kita semua berpikir bahwa Bangka Belitung ini kepulauan, harus mandiri. Jangan semua kebutuhan disuplai dari luar,” katanya.

Perhutanan Sosial dan Sinergi Lintas Sektor

Melati juga mencatat persoalan petani yang menggarap lahan di kawasan perhutanan sosial. Ia menilai isu ini perlu dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar petani mendapat kepastian dalam mengelola lahan sekaligus tetap memperoleh dukungan program pertanian.

“Ini menjadi catatan saya yang akan saya komunikasikan dengan kementerian terkait. Kerja ini komprehensif, irisannya banyak,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), jalan usaha tani (JUT), bendungan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Melati memastikan seluruh aspirasi yang diserap dari petani Bangka Selatan akan menjadi bahan komunikasi dengan kementerian dan pihak terkait.

“Yang pasti, Bapak-Ibu semua, para petani, kegiatan bertani ini bukan hanya soal bertani, tapi bagaimana bisa menghidupi masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya. (Yd)