TROPEDO.ID — Sikap tertutup yang ditunjukkan oleh pihak kontraktor pelaksana proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, menuai sorotan masyarakat. Hingga kini, pelaksana proyek terkesan enggan memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan maupun progres pekerjaan yang mendanai anggaran negara tersebut.

Berdasarkan data operasional kegiatan, proyek strategis ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp13,46 miliar.

Melalui dokumen kontrak bernomor B.23135/DJPT.6/PI.420/XII/2025, pelaksanaan pekerjaan fisik dipercayakan kepada PT Sinar Habib Agung Putra dengan masa kerja selama 180 hari kalender. Paket pekerjaan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur di dua wilayah, yakni Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sayangnya, meski proyek bernilai belasan miliar rupiah ini tengah berjalan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak kontraktor di lokasi proyek tidak membuahkan hasil. Perwakilan PT Sinar Habib Agung Putra memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan terkait progres pekerjaan maupun penjelasan teknis pelaksanaan di lapangan.

Kades Tukak Buka Suara

Kejelasan mengenai anggaran justru diperoleh dari Kepala Desa Tukak, Holbi, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi Merah Putih. Ia membenarkan besarnya alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan KNMP di wilayahnya.

“Anggaran pengerjaan fisiknya Rp13 miliar, ditambah dengan alat lainnya nanti. Kita juga berharap pengerjaan KNMP ini maksimal sesuai apa yang kita harapkan,” ujar Holbi saat dihubungi, Senin (27/7/2026).

Holbi menjelaskan, fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih ini nantinya akan dikelola langsung oleh Koperasi Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan di Desa Tukak.

Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerah. Oleh karena itu, kualitas pengerjaan harus sesuai dengan perencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh warga.

Warga Desak Transparansi dan Akuntabilitas

Minimnya keterbukaan informasi dari pihak kontraktor pelaksana kini mulai memicu keprihatinan warga setempat. Masyarakat mempertanyakan kejelasan progres pekerjaan fisik di lapangan lantaran tidak adanya sosialisasi atau laporan resmi dari pelaksana.

Warga menilai, proyek yang bersumber dari uang rakyat (APBN) seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat sebagai penerima manfaat dapat mengawasi jalannya pengerjaan, sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu.

Mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan negara, warga berharap kementerian terkait dan pihak pelaksana tidak menutup mata atas aspirasi publik ini, sehingga fasilitas pendukung produktivitas nelayan di Desa Tukak benar-benar terealisasi secara berkualitas.(Tim)