TROPEDO.ID — Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, bersama Kesbangpol, Satpol PP, TNI, dan Polri, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penegakan aturan dalam tahapan pemilu yang memasuki masa tenang. Minggu, (11/2/2024).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri, mengeluarkan imbauan penting kepada peserta Pemilu Partai Politik terkait penertiban APK di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Toboali. Surat imbauan dengan nomor 75/PM.00.02/K.BB-03/02/2024 menegaskan bahwa penertiban ini adalah langkah yang sesuai dengan tahapan masa tenang Pemilu 2024.

Amri menekankan kepada partai politik untuk tidak melakukan kegiatan kampanye, termasuk sosialisasi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya yang mengandung unsur kampanye selama masa tenang. “Peserta Pemilu dan Calon Legislatif diminta untuk menertibkan APK yang terpasang selama masa tenang,” ujar dia.

 

Dalam imbauannya, Amri juga menegaskan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih selama masa tenang. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp 48.000.000,00.

Meskipun Bawaslu Bangka Selatan telah melakukan sosialisasi kepada setiap partai politik untuk mencopot dan membersihkan APK secara mandiri, masih banyak APK yang belum dibersihkan oleh parpol tersebut. Oleh karena itu, penertiban APK secara nasional serentak dilakukan,” terang Amri.

Imbauan ini dikeluarkan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses pemilihan umum serta mendorong pelaksanaan pemilu yang bersih dan transparan. Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berharap agar imbauan ini dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Dengan adanya upaya penertiban ini, diharapkan tahapan pemilu dapat berlangsung dengan tertib dan adil, sehingga masyarakat dapat memilih dengan tenang dan yakin akan proses demokratis yang terjamin. “Mari bersama-sama menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi dalam Pemilu 2024,” tutup Amri.