Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jalin Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

TROPEDO.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan langkah strategis dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selasa, (6/2/2024).

Penandatangan MoU ini menjadi momen penting yang disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edhi Mulyadi, secara resmi mengukuhkan kesepakatan tersebut di ruang Bupati Bangka Selatan.

Menyikapi penandatanganan MoU ini, Wakil Bupati Debby Vita Dewi menyatakan bahwa tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat forum kerjasama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Dengan penuh antusias, beliau menyambut baik langkah ini, memandangnya sebagai kesempatan untuk bertukar gagasan dan konsultasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ke arah yang lebih baik.

“Kami menyambut baik adanya MoU ini sehingga kami bisa bertukar fikiran serta konsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemkab Bangka Selatan terus membaik,” ujar Debby Vita Dewi.

Beliau juga mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah DJPb Bangka Belitung, Edhi Mulyadi, menyatakan bahwa MoU ini berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.”Semoga dengan MoU yang telah kita tandatangani ini bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik di Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Edhi Mulyadi.

Ia juga menyoroti bahwa tata kelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan saat ini dinilai sangat baik, terutama dalam hal kapasitas fiskal yang tinggi. Hal ini menjadi indikator positif yang menunjukkan bahwa kategori pengelolaan keuangan daerah tergolong sangat baik.

“Pendanaan untuk belanja-belanja yang bersifat birokratis telah terkaver, karena belanja birokrasinya di Bangka Selatan ini terbaik di Provinsi Bangka Belitung yang artinya belanja birokrasinya cukup efisien,” terangnya.

Dengan langkah ini, diharapkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membawa manfaat yang nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Ra/red).