TROPEDO.ID — Puluhan pegawai honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) mendatangi ruangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Selatan pada Senin (15/01/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kisruh penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama.

Para honorer mengeluhkan bahwa banyak formasi yang dibuka tidak sesuai dengan latar belakang atau kebutuhan pegawai honorer yang ada. Hal ini memicu kekecewaan, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun gagal lolos seleksi tahap pertama.

Wakil Ketua DPRD Basel, Rusi Sartono, yang menerima aspirasi tersebut, mengaku pihaknya menyambut baik kedatangan para honorer. “Kami menyambut dengan tangan terbuka kedatangan kawan-kawan honorer yang menyampaikan aspirasi terkait penerimaan PPPK tahap pertama yang dinilai tidak tepat sasaran,” ujar Rusi.

Dalam pertemuan itu, para honorer menyampaikan empat poin utama aspirasi:

1. Honorer yang mengikuti seleksi tahap pertama tetapi tidak lulus meminta agar mereka diangkat menjadi pegawai penuh waktu (R2/R3).

2. Honorer kategori R2/R3 yang sudah mengikuti seleksi diminta diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

3. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN sesuai amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Penolakan terhadap pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu, khususnya bagi honorer yang sudah terdata di database BKN.

“Kami akan memperjuangkan poin-poin ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Jumat (17/01). Namun, kami tidak berjanji, hanya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik,” tambah Rusi.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Basel juga menerima data jumlah honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dari total 215 honorer aktif, 85 orang telah bekerja lebih dari 10 tahun dan 130 orang memiliki masa kerja lebih dari 6 tahun. Namun, kuota formasi PPPK yang dibuka hanya sebanyak 25 orang.

“Melihat data ini, jelas penerimaannya tidak sebanding dengan jumlah pegawai honorer yang terdata di BKN. Hal ini akan kami konsultasikan lebih lanjut ke Kemenpan RB,” tegas Rusi.

Salah satu pegawai honorer yang turut hadir mengaku kecewa karena tidak lulus seleksi tahap pertama meskipun telah mengabdi selama lebih dari belasan tahun. “Kami sembilan orang ikut tes, tapi hanya saya yang tidak lolos,” ungkapnya.

Pegawai honorer lainnya juga mempertanyakan formasi yang dibuka dalam seleksi tahap pertama. Menurut mereka, banyak formasi tidak relevan dengan kebutuhan instansi. “Kami meminta Pemkab Basel mengakomodir aspirasi ini. Kami telah belasan hingga puluhan tahun bekerja sebagai honorer,” ujar salah satu honorer.

Wakil Ketua DPRD Basel, Rusi Sartono, berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini ke Kemenpan RB. Mereka berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil bagi honorer yang telah mengabdi lama namun belum mendapatkan kepastian status.

Dengan pertemuan ini, para honorer berharap perjuangan mereka tidak sia-sia, dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan kebijakan ke depan.(***)