TROPEDO.ID — Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Bangka Selatan, Dede Adam, secara tegas menanggapi himbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung yang meminta penundaan sosialisasi program beasiswa internasional Rosman Djohan Institute (RDI).

Bawaslu menyebut alasan himbauan ini adalah untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu di tengah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Dede Adam, langkah Bawaslu tersebut dinilai tidak relevan dan salah sasaran. Ia menegaskan bahwa RDI adalah lembaga independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

“Rosman Djohan Institute adalah lembaga independen yang berbadan hukum perdata dan tidak memiliki kaitan dengan gerakan politik,” tegasnya.

Program Beasiswa RDI Murni untuk Peningkatan SDM

Program unggulan dari RDI adalah mengirimkan putra-putri terbaik Bangka Belitung untuk magang di luar negeri. Menurut Dede Adam, program ini sudah berjalan jauh sebelum tahapan Pilkada dimulai. Program ini, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.

“Program ini tidak ada hubungannya dengan politik atau Pilkada. Semata-mata fokus pada peningkatan SDM masyarakat,” kata Dede. Jum’at, (20/9/2024).

Sosialisasi kepada kepala desa (kades) yang dilakukan RDI bertujuan menyebarluaskan informasi terkait program beasiswa internasional, bukan untuk kegiatan politik.

Himbauan Bawaslu Dinilai Tidak Tepat

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung sebelumnya mengeluarkan himbauan agar kegiatan sosialisasi program beasiswa RDI yang dijadwalkan pada 19 September 2024 ditunda. Namun, Dede Adam menilai himbauan tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, program beasiswa yang dijalankan RDI tidak ada kaitannya dengan Pilkada, dan Bawaslu seharusnya lebih fokus pada pengawasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran nyata.

“Kegiatan ini murni untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada paksaan bagi para kades untuk hadir. Acara ini bersifat sukarela dan bertujuan memberikan informasi penting kepada masyarakat,” ujarnya.

RDI Tidak Terkait Pilkada

Dede Adam juga menekankan bahwa sosialisasi ini tidak akan mengganggu tahapan Pilkada. Ia mempertanyakan kekhawatiran Bawaslu mengingat belum ada calon gubernur atau wakil gubernur yang resmi ditetapkan oleh KPU.

“Program ini berjalan jauh sebelum Pilkada, dan tidak ada calon yang ditetapkan oleh KPU. Apa yang dikhawatirkan Bawaslu?” tambahnya.

Pada akhirnya, Dede Adam berharap Bawaslu dapat lebih bijak dalam menyikapi program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan memfokuskan pengawasannya pada potensi pelanggaran nyata dalam Pilkada. **