OPTIMALISASI TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN YANG BAIK MELALUI PERENCANAAN BERBASIS DATA
Opini Publik
Oleh: Hendrawan, S.T., M.M.
TROPEDO.ID — Telah banyak contoh yang menunjukkan bahwa pendidikan mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek. Entah itu dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tentu saja dalam penguasaan wawasan keilmuan. Jepang adalah salah satu negara yang sukses menjadi bangsa yang besar dalam hal pendidikan dan pengetahuan dengan mengirim generasi mudanya sekolah di luar negeri.
Dari negeri matahari terbit ini telah ditunjukkan bagaimana meluasnya pendidikan secara cepat mampu membantu terjadinya modernisasi Jepang. Negara ini dalam kenyataannya mempunyai peraturan wajib belajar di seluruh negeri dan sudah menjadi nomor dua sesudah Amerika dalam hal jumlah siswa yang menerima pendidikan tinggi. (Masyarakat Jepang Dewasa Ini, Fukutake, Tadashi: 1988)
Bagaimana dengan Amerika Serikat? Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika College-college sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial.
Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang.
Manajemen pendidikan di AS dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal.
Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepeminpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education.
Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian)nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai comissioner, sering juga disebut sebagai superintendent Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur. (Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, Richard C. Schroeder, 2000; Deplu AS).
Di Indonesia, perencanaan berbasis data memanfaatkan Profil Pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan. Evaluasi Sistem Pendidikan menghasilkan laporan komprehensif berupa Profil Pendidikan yang menjadi rujukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam menyusun perencanaan anggaran, program dan kebijakan.
Evaluasi Sistem Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Evaluasi Sistem Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (Perencanaan Berbasis Data, Pemanfaatan Profil Pendidikan Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).
Setelah dicermati dari uraian diatas, maka optimalisasi tata kelola yang baik berbasis data di level satuan pendidikan menjadi sangat penting demi kesuksesan pendidikan di suatu daerah, sebagaimana suksesnya pendidikan di Amerika Serikat dan Jepang.
Demikian pula di Indonesia yang senantiasa mengikuti perkembangan bidang pendidikan di dunia, sehingga pembaharuan serta strategi dilakukan demi percepatan pemenuhan akses layanan pendidikan lebih baik.
Dalam hal ini perencanaan berbasis data di bidang pendidikan menjadi penting. Program atau kegiatan belum berdampak kepada peningkatan mutu disebabkan perencanaan belum berbasis data sesuai dengan masalah yang dihadapi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, Perencanaan Berbasis Data, Pemanfaatan Profil Pendidikan Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan). (*)
Tinggalkan Balasan