TROPEDO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 18 Juli 2025.

Keesokan harinya, Jumat (19/7/2025), DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dua momentum penting ini menjadi bukti sinergi konkret antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Bangka Selatan untuk lima tahun ke depan.

RPJMD 2025–2029: Visi dan 11 Catatan Kritis DPRD

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, H. Abu Hairi, SE, menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 memuat visi besar: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban 2029.”

Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yaitu:

1. Pembangunan sosial yang inklusif,

2. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,

3. Tata kelola pemerintahan yang inovatif, dan

4. Ketahanan lingkungan dan ekologi.

Selain itu, DPRD juga memberikan 11 catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten, di antaranya:

– IPM terendah se-Provinsi Babel perlu segera ditangani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

– Infrastruktur non-prioritas, seperti jalan di kompleks perkantoran, diminta untuk ditinjau ulang.

– Fokus pada pengembangan kawasan pertanian dan ekonomi hijau di wilayah Tukak Sadai dan Lepar Pongok.

– Pemberian perhatian lebih kepada petani dan nelayan, yang mewakili 80% populasi Kabupaten Bangka Selatan.

– Pariwisata dan BUMD diminta tidak menjadi beban anggaran jika tidak memberikan kontribusi nyata.

Tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar masing-masing untuk ketahanan pangan, kesehatan, dan pengembangan industri.

Pendapat Fraksi DPRD: Catatan dan Penekanan Politik

Seluruh fraksi DPRD Bangka Selatan menyetujui pengesahan RPJMD, dengan catatan masing-masing:

– PDIP: Dukung penuh tanpa catatan.

– Partai Demokrat: Mendorong konsistensi program dan penguatan ekonomi lokal.

-Gerindra: Menekankan sinergi dengan program nasional Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi tambang timah.

– PKB: Meminta penguatan sektor persawahan serta pembangunan RSUD di Batu Betumpang.

– Golkar: Mendorong optimalisasi penggunaan anggaran untuk program pro-rakyat.

– FKSBBPI: Menyoroti pentingnya mitigasi risiko dan inovasi pembangunan.

– NasDem: Menyatakan setuju dan berharap RPJMD menjadi fondasi kuat pembangunan jangka panjang.

KUA-PPAS 2025: Komitmen Awal Pembangunan Daerah

Dalam rapat paripurna pada Jumat (19/7/2025), DPRD dan Pemkab Bangka Selatan menyepakati KUA-PPAS 2025 sebagai dasar penyusunan RAPBD 2025.

Penandatanganan berita acara dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, SE, yang hadir mewakili pihak eksekutif.

“Kesepakatan ini adalah komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab untuk merancang APBD 2025 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Debby usai kegiatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS akan menjadi pijakan awal untuk menyusun RAPBD yang berkualitas, inklusif, dan tepat sasaran.**