TROPEDO.ID — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025 menghadapi hambatan serius. Penyebabnya adalah belum terbentuknya pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, yang berperan penting dalam proses pembahasan.

Ketua DPRD sementara, Erwin Asmadi, menyatakan bahwa hal ini perlu segera diselesaikan agar proses pembahasan APBD bisa dimulai. Menurut Erwin, pembahasan APBD merupakan prioritas untuk memastikan jalannya program pembangunan di daerah pada tahun mendatang.

“Kami sangat berharap agar pimpinan definitif DPRD serta alat kelengkapan dewan bisa segera terbentuk. Tanpa itu, pembahasan APBD tidak bisa dimulai,” ujar Erwin pada Senin (7/10/2024).

Erwin juga menjelaskan bahwa meskipun ada penundaan, ia optimis segala hambatan akan segera teratasi. Usulan pembentukan pimpinan definitif DPRD sudah diajukan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan persetujuan.

“Usulan sudah kami sampaikan ke Gubernur. Insya Allah, jika sudah disetujui dalam waktu dekat, pembahasan APBD bisa segera dimulai. Kami akan mengejar target agar APBD 2025 bisa disahkan sesuai jadwal,” lanjutnya.

Penundaan dalam pembahasan APBD ini menjadi perhatian serius, mengingat anggaran tersebut adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa adanya APBD yang disahkan, program pembangunan, termasuk proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, terancam tertunda.

Erwin berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi untuk mempercepat proses pengesahan APBD 2025. Menurutnya, sinergi antara lembaga menjadi kunci penting untuk mencapai target pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah.

Sebelumnya, pada Selasa (17/9/2024), Erwin yang juga menjabat sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangka Selatan, membuka rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi lembaga legislatif ke depan akan semakin berat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang semakin beragam.

“Situasi ini membutuhkan sinergi antar lembaga dalam penegakan kebijakan pemerintah dan supremasi hukum,” ungkap Erwin.

Harapan Penyelesaian Tepat Waktu

Erwin berharap pembentukan pimpinan DPRD definitif dan alat kelengkapan dewan bisa segera terselesaikan agar pembahasan APBD 2025 dapat dimulai sesegera mungkin. Hal ini dinilai sangat penting untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan berjalan sesuai rencana, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal.

Keterlambatan ini diharapkan tidak menjadi penghalang besar dalam pencapaian target pembangunan, karena APBD merupakan landasan utama dalam upaya mewujudkan berbagai program strategis di daerah. **