TROPEDO.ID – Harapan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk mendapatkan akses pelayanan peradilan yang lebih dekat segera terwujud. Pengadilan Negeri Bangka Selatan direncanakan mulai beroperasi sekaligus diresmikan pada 30 November 2026 mendatang.

Kepastian tersebut mengemuka dalam kunjungan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat bersama jajaran ke Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (8/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kemajuan persiapan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bangka Selatan.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, ST., M.Tr.IP di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Bupati Riza Herdavid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mahkamah Agung, jajaran Pengadilan Negeri, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terwujudnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Bangka Selatan.

“Alhamdulillah, hari ini tanggapan dari Mahkamah Agung, dibantu Ibu Artha, Forkopimda, dan Ketua Pengadilan Negeri, akhirnya masyarakat Bangka Selatan ke depan bisa mencari keadilan dengan lebih dekat. Asas keadilan sudah kita temukan dan sudah ada titik terangnya per hari ini,” ujar Riza.

Menurutnya, kehadiran Pengadilan Negeri Bangka Selatan menjadi momentum penting bagi masyarakat setelah penantian selama bertahun-tahun.

Riza menjelaskan, berdasarkan rencana pemerintah pusat, peresmian sejumlah pengadilan baru akan dilaksanakan secara serentak pada 30 November 2026. Prosesi tersebut direncanakan berlangsung di Mataram dan diresmikan oleh Presiden.

“Kalau dari pusat, rencana pengadilan ini akan diresmikan tanggal 30 November. Acaranya berbarengan di Mataram dan akan diresmikan oleh Presiden. Ada 13 pengadilan yang akan diresmikan, dan dua di antaranya ada di Kabupaten Bangka Selatan,” jelasnya.

Pemkab Pastikan Infrastruktur Siap

Bupati Riza mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah berupaya maksimal mendukung kesiapan infrastruktur Pengadilan Negeri Bangka Selatan, termasuk menyiapkan kantor sementara untuk menunjang operasional awal.

“Kalau dari sisi infrastruktur, kita perjuangkan sampai titik ini. Kemudian teman-teman dari Mahkamah Agung dan pengadilan akan menyiapkan personel SDM-nya. Intinya, progresnya bagus per hari ini. Teman-teman bisa melihat sendiri kesiapan pemerintah daerah dalam pengadaan kantor sementara,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh personel Pengadilan Negeri Bangka Selatan yang nantinya ditempatkan di daerah tersebut dapat bekerja dengan nyaman serta memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

“Semoga nanti para calon pegawai dari Mahkamah Agung yang akan ditempatkan di sini nyaman, bisa menjalankan tugas dengan baik, dan bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Bangka Selatan,” harap Riza.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana, Riza menyebut secara umum progresnya telah berjalan baik. Saat ini, sejumlah pekerjaan hanya tinggal menyelesaikan tahap akhir atau finishing.

“Kalau progresnya, mungkin tinggal finishing. Masih ada waktu satu bulan ke depan untuk mempersiapkan apa yang kurang dan apa yang harus kami benahi lagi, sehingga rekan-rekan hakim nantinya nyaman bertugas di Bangka Selatan,” ujarnya.

Masyarakat Tak Perlu Lagi ke Sungailiat

Riza menilai keberadaan Pengadilan Negeri Bangka Selatan akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya dalam efisiensi biaya, waktu, keamanan, dan kenyamanan ketika mengakses pelayanan hukum.

Selama ini, masyarakat Bangka Selatan yang membutuhkan pelayanan peradilan harus menempuh perjalanan menuju wilayah Bangka Induk, khususnya Sungailiat. Kondisi tersebut tentu menimbulkan beban tambahan, terutama biaya transportasi dan kebutuhan lainnya.

“Selama ini mungkin ada kasus-kasus kecil, tetapi biayanya sangat besar bagi masyarakat karena mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai ke Bangka Induk. Dengan kehadiran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Bangka Selatan, saya harap biaya-biaya tak terduga itu hilang dan mereka mencari keadilan jauh lebih dekat. Cukup di Bangka Selatan saja, tidak perlu ke mana-mana,” ungkapnya.

Riza menyebut berdirinya Pengadilan Negeri Bangka Selatan merupakan jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Ini yang saya bilang, 24 tahun kita menunggu. Akhirnya terjawab melalui rekan-rekan, terutama Bu Artha tadi. Terjawab sudah bagaimana masyarakat Bangka Selatan bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tegasnya.

Target Operasional Berhasil Dipercepat

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, SH., MH., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bangka Selatan beserta jajaran dan Forkopimda atas dukungan maksimal terhadap percepatan berdirinya Pengadilan Negeri Bangka Selatan.

Hotma Hio mengatakan, sebelumnya operasional Pengadilan Negeri Bangka Selatan diperkirakan baru dapat direalisasikan pada tahun depan. Namun, berkat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Forkopimda, Pengadilan Negeri Sungailiat, serta Pengadilan Tinggi, target tersebut berhasil dipercepat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan jajarannya atas dukungannya. Karena memang kemarin perkiraannya di tahun depan, tetapi dengan usaha yang sangat maksimal dari Pemda dan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi, akhirnya sinergi ini membuahkan hasil,” ungkapnya.

Menurutnya, percepatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan bersama bahwa Kabupaten Bangka Selatan membutuhkan lembaga peradilan sendiri.

“Target kami tahun depan bisa dipercepat. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, tanggal 30 November ini sudah peresmian. Dukungan sangat maksimal dari Pemda, terutama jajaran Forkopimda. Sinergitas inilah yang menunjukkan kepada pusat bahwa memang Bangka Selatan membutuhkan didirikannya pengadilan,” jelasnya.

Perkara Lama Tetap Diselesaikan di Sungailiat

Hotma Hio juga menjelaskan mekanisme transisi terhadap perkara masyarakat Bangka Selatan yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Ia memastikan perkara yang sudah berjalan tetap akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sungailiat. Sementara setelah Pengadilan Negeri Bangka Selatan resmi beroperasi pada 30 November 2026, perkara baru masyarakat Bangka Selatan akan ditangani di pengadilan yang berada di wilayah Bangka Selatan.

“Untuk perkara yang sedang berjalan, tetap akan kami selesaikan di Sungailiat. Tetapi per tanggal 30 November, sudah full di sini semuanya, baik perkara pidana, perdata, maupun urusan administrasi kependudukan seperti perubahan nama dan surat keterangan,” imbuh Hotma Hio.

Menurutnya, kehadiran pengadilan baru tersebut juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi hukum.

Ia mencontohkan kebutuhan surat keterangan tertentu yang selama ini mengharuskan masyarakat datang ke Sungailiat, meskipun dokumen pendukung lainnya telah selesai.

“Misalnya pengajuan surat keterangan untuk menjadi kepala desa. SKCK dari Pak Kapolres sudah selesai, namun mereka masih membutuhkan surat keterangan dari kami yang lokasinya sangat jauh. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, itu membutuhkan biaya yang banyak. Jadi akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat,” ujarnya.

SDM Tinggal Menunggu SK

Dari sisi sumber daya manusia, Hotma Hio menyampaikan bahwa formasi personel dari pemerintah pusat telah disiapkan dan saat ini tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK).

“Untuk staf, formasinya dari pusat sudah terkumpul. Tinggal nanti di-SK-kan. Kalau SK sudah turun, mereka akan langsung menjalankan tugas. Per tanggal 30 November, semuanya sudah siap,” tutupnya.

Dengan semakin dekatnya jadwal peresmian, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama jajaran pengadilan dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi guna memastikan seluruh kebutuhan pendukung dapat diselesaikan tepat waktu.

Kehadiran Pengadilan Negeri Bangka Selatan diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan hukum di Kabupaten Bangka Selatan.

Bagi masyarakat, berdirinya pengadilan baru bukan sekadar hadirnya sebuah institusi negara. Lebih dari itu, kehadiran lembaga tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan pelayanan hukum yang selama ini harus ditempuh dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit.(Ril)