TROPEDO.ID — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 menjadi perhatian serius. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 83,41 miliar, hanya Rp 42,59 miliar atau 51,06 persen yang berhasil dicapai hingga akhir tahun. Kondisi ini jauh dari target dan memicu kritik tajam dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sumber utama PAD tahun ini berasal dari pajak daerah dengan realisasi Rp 22,83 miliar atau 62,57 persen dari target. Retribusi daerah menyumbang Rp 4,63 miliar atau 77,69 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat memenuhi target 100 persen dengan nilai Rp 6,62 miliar. Namun, kontribusi dari lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 24,78 persen atau Rp 8,51 miliar dari target sebesar Rp 34,35 miliar.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono, SIP, menyampaikan kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD yang dinilai belum optimal. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar capaian PAD dapat ditingkatkan.

“Wajib hukumnya bagi OPD untuk mencapai target PAD. Jika tidak, harus ada evaluasi besar-besaran. Kinerjanya harus segera digenjot agar tidak menghambat pembangunan daerah,” ujar Rusi, Senin (6/1/2025). Seperti dikutip Mediaqu.id.

Rusi juga memastikan DPRD akan terus mengawasi kinerja OPD agar optimalisasi PAD menjadi prioritas utama. “Kalau masih belum ada perbaikan, kami akan meminta tindakan tegas terhadap OPD yang tidak mampu mencapai target,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Penurunan Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Realisasi PAD tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana capaian mencapai Rp 70,73 miliar atau 99,97 persen dari target Rp 70,76 miliar. Pada tahun 2023, beberapa sektor PAD menunjukkan performa yang baik, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan realisasi mencapai 132,83 persen dari target. Lain-lain PAD yang sah bahkan melampaui target dengan capaian 189,89 persen.

Namun, tahun ini sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu penyebab utama penurunan PAD. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menyebutkan turunnya permintaan pasir serta berkurangnya jumlah perusahaan yang beroperasi sebagai faktor penghambat.

“Permintaan pasir menurun drastis, dan saat ini hanya ada satu perusahaan yang beroperasi. Ini sangat memengaruhi realisasi PAD di sektor tersebut,” jelas Hefi.

Selain itu, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga belum optimal akibat beberapa perusahaan yang masih dalam proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).

“Ke depan, kami akan mengoptimalkan peran satuan tugas PAD untuk memastikan target dapat tercapai,” tambahnya.

Tuntutan Perbaikan dan Optimalisasi

Melihat capaian yang jauh dari target, DPRD mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Langkah ini meliputi evaluasi terhadap sektor-sektor yang belum optimal dan peningkatan sinergi antara OPD dalam upaya mencapai target PAD.

Rusi Sartono menegaskan bahwa capaian PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keberlanjutan pembangunan daerah. “Optimalisasi PAD adalah kunci untuk mendukung pembangunan yang lebih baik di Bangka Selatan. Kami berharap pemerintah segera melakukan perbaikan yang signifikan,” tutupnya.

Dengan tantangan yang ada, pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab kritikan DPRD dan memaksimalkan potensi pendapatan untuk tahun-tahun mendatang. (Tim)