TROPEDO.ID — Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuri Kemal Fadlullah, menegaskan komitmen pasangan Beramal untuk terus memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sebagai seorang praktisi hukum, Yuri menyadari bahwa salah satu hambatan utama dalam merealisasikan WPR dan IPR di Babel adalah masalah kewenangan dan kebijakan.

“Regulasi dan aturan hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat. Begitu juga dalam sektor pertambangan timah, harus ada keberpihakan untuk kesejahteraan masyarakat Babel. Regulasi yang menghambat kepentingan rakyat harus diinventarisir dan diselaraskan,” tegas Yuri, yang berpasangan dengan Erzaldi Rosman di Pilkada Babel 2024, Jumat (19/10/2024).

Yuri menjelaskan bahwa ketergantungan masyarakat Babel pada sektor pertambangan timah merupakan isu strategis yang harus menjadi prioritas bagi pemimpin Babel di masa mendatang. Menurutnya, kevakuman regulasi yang menghambat perizinan dan melibatkan rakyat harus segera diatasi.

“Tak ada pilihan lain, WPR dan IPR harus diperjuangkan. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, Insya Allah,” tegas Yuri, yang juga merupakan putra dari Prof Yusril Ihza Mahendra.

Sebagaimana diketahui, peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Babel telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM sejak 2023 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023. Peta tersebut mencakup 123 blok dengan total luas 8.606 hektar yang tersebar di tiga kabupaten di Bangka Belitung. Namun, hingga saat ini WPR belum bisa dioperasikan karena belum diterbitkannya juknis IPR oleh Kementerian ESDM.

Yuri menekankan pentingnya keberlanjutan sektor pertambangan di Babel dengan regulasi yang jelas agar masyarakat tidak khawatir akan tindakan hukum. Selain itu, ia juga berjanji untuk mempersiapkan alternatif perekonomian bagi masyarakat setelah berakhirnya eksploitasi tambang timah.

“Di satu sisi, kita harus mempersiapkan masyarakat Babel untuk menghadapi masa pasca-tambang. Namun, di sisi lain, kita ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor tambang bisa menambang dengan tenang sesuai aturan, berdiri di atas regulasi yang pasti,” ujarnya.

Yuri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penerbitan WPR dan IPR adalah harga mati bagi pemerintahan Babel yang akan datang. Ia dan Erzaldi siap menghadapi kementerian terkait untuk mencari solusi atas hambatan regulasi yang ada.

“Saya dan Pak Erzaldi berkomitmen untuk memperjuangkan WPR dan IPR. Jika perlu, kami akan menghadap langsung ke kementerian untuk memastikan regulasi tersebut segera terbit,” pungkas Yuri dengan senyum penuh makna. ***