TROPEDO.ID — Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangka Selatan telah berhasil menggerakkan program pembangunan jamban gratis untuk keluarga miskin, Senin (11/03/2024).

Kolaborasi yang dilakukan antara DPUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat setempat telah membuahkan hasil positif, dimana semua proses administrasi usulan berjalan lancar tanpa hambatan.

Menurut Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Bangka Selatan, Yudi Siswanto, kolaborasi ini menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Dalam kegiatan ini kita melibatkan Bappeda dan inspektorat kabupaten Bangka Selatan atau APIP sebagai lembaga untuk mereviu data usulan yang akan kita ajukan,” ujarnya.

Selain program pembangunan jamban gratis, DPUPR Bangka Selatan juga telah melakukan berbagai koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Sebanyak tujuh program dari pemerintah pusat telah diidentifikasi sejalan dengan arah pembangunan di Bangka Selatan,” ungkap Yudi Siswanto.

Program-program tersebut antara lain pengolahan lumpur tinja, tempat pengolahan sampah terpadu, penyelenggaraan tempat pengolahan sampah dengan konsep Reduce-Reuse-Recycle, penyediaan air minum, ruang terbuka publik, pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur berbasis masyarakat.

“Sudah ada 2 program yang berhasil kita bawa ke Bangka Selatan, yaitu kegiatan inpres air minum yang tahap usulan dan inpres air limbah domestik yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi lapangan,” jelas Yudi.

Selain itu, program infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan pengembangan infrastruktur sosial wilayah (PISEW) juga tengah berjalan.

“DPUPR Bangka Selatan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah guna mengoptimalkan pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat di tingkat daerah,” tegas Yudi Siswanto.(Yd)