TROPEDO.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengikuti kegiatan Konsinyering Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (14/4/2026).

Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan dan diikuti secara bersama oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta instansi terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda, ST, MM, Asisten Administrasi Umum Gatot Wibowo, S.Hut., M.Si., serta sejumlah kepala OPD dan perwakilan OPD terkait.

Kegiatan konsinyering ini merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang RIDPN Bangka Belitung Tahun 2023–2044. Dalam paparannya disampaikan bahwa pemantauan dilakukan secara berkala setiap enam bulan, sementara evaluasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali oleh pemerintah pusat hingga daerah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari total 292 rencana aksi kegiatan RIDPN di Bangka Belitung, sebanyak 58,56 persen telah terlaksana, sementara 33,90 persen belum terlaksana dan 7,53 persen belum terkonfirmasi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi dan optimalisasi di berbagai sektor.

Secara rinci komponen, pelaksanaan kegiatan kelembagaan tercatat mencapai 59,09 persen, infrastruktur 59 persen, serta SDM dan partisipasi masyarakat sebesar 52 persen. Namun demikian, komponen iklim usaha masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, sehingga menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

Selain itu, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai salah satu instansi dengan jumlah kegiatan terbanyak, yakni mencapai 34 kegiatan dalam pelaksanaan RIDPN di tingkat kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kita untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan program, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di daerah. Kami juga akan terus memperkuat koordinasi antar OPD serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar target pengembangan pariwisata dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Sekda Hefi juga menekankan pentingnya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Bangka Selatan.

“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak. Oleh karena itu, ke depan kita akan mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ungkapnya

Dalam forum tersebut juga disampaikan sejumlah temuan, di antaranya perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta, serta penyesuaian kewenangan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Beberapa kendala seperti ketidaksesuaian target, keterbatasan anggaran, serta perubahan nomenklatur kelembagaan juga menjadi perhatian dalam evaluasi.

Rekomendasi yang dihasilkan antara lain perlunya regulasi turunan berupa peraturan menteri terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi RIDPN, penguatan sistem data terpadu, serta penajaman arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik wilayah kepulauan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan sektor pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

Sumber: Diskominfo Bangka Selatan